PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A.        Pengertian dan Ciri – Ciri Berfikir Kefilsafatan

Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa yunani Philo-shopia  yang berarti mencintai hal – hal yang sifatnya bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetauan mengenai hakekat dari segala sesuatu yang menggunakan rasio atau akal manusia.

ü  Objek kajian filsafat meliputi :

1.  Objek material    : yaitu kajian filsafat yang meliputi sesuatu baik berupa material kongkrit seperti manusia, alam, benda, binatang dll. Maupun sesuatu yang abstrak seperti nilai – nilai, ide – ide, moral, pandangan hidup dsb.

2.  Objek formal      : merupakan cara pandang seseorang terhadap objek material tersebut. Misalnya dari sudut pandang nilai, dari sudut pandang keindahan dan sebagainya.

ü  Adapun cirri-ciri filsafat yaitu     :

·            Kritis

•      Terdalam atau radikal

•      Konseptual

•      Koheren

•      Rasional

•      Menyeluruh atau komprehensif

•      universal

•      spekulatif

•      bebas

•      Implikatif

•      Reflektif

B.        Pengertian Sistem – Sistem dan Unsurnya

System dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh.

J  Pengertian Sistem

Ø  Menurut Prof. Dr. Winardi, SE ada 3 definisi (pengertian) system

ü  Sistem adalah keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya menurut satu rencan yang ditentukan, untuk mencapai

tujuan tertentu. (H. Thierry)

ü  Sistem adalah seperangkat bagian yang saling berhubungan, bekerjabebas mengejar keseluruhan tujuan dengan kesatuan lingkungan.

(William A. Shorde/Dan Voich Jr)

ü  Sistem adalah himpunan unsur (elemen) yang saling mempengaruhi untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku. (Ludwig Von Bertalanffy)

J  Definisi ini menekankan pada:

ü  Kelakuan berdasarkan tujuan tertentu

ü   Keseluruhan melebihi bagian

ü  Keterbukaan sistem saling berhubungan dengan sebuah system yang lebih besar, yakni lingkungannya.

ü  Tranformasi, bagian-bagian yang bekerja menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai.

ü  Antar hubungan berbagai bagian harus cocok dengan yang lainnya.

ü  Mekanisme kontrol, yakni adanya kekuatan yang mempersatukan

J  Suatu system harus memenuhi lima persyaratan seperti berikut ini    :

ü  Merupakan satu kesatuan utuh dari unsure – unsurnya

ü  Bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif

ü  Ada hubungannya antara bagian satu dengan bagian lainnya

ü  Ada keseimbangan dalam kerja sama

ü  Semuanya mengabdi pada tujuan yang satu yaitu tujuan bersama

Pancasila yang telah disahkan secara formal didalam Pembukaan UUD 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai system filsafat.

C.        Pendekatan Studi Pancasila dari Sudut Pandang Filsafat

J  Ontology

Ontology adalah cabang filsafat yang membahas tentang “ada”. Yang “ada” dibedakan menjadi 3 yaitu “ada” dalam realitas, “ada” dalam kemungkinan, “ada” dalam pikiran.

J  Epistemology

Epistemology adalah cabang filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak artinya, kalau ditemukan kebenaran baru, maka kebenaran lama tidak berlaku lagi. Dalam mencari dan menemukan kebenaran ada beberapa teori, diantaranya :

•     Teori kebenaran koherensi

•     Teori kebenaran koresponden

•     Teori kebenaran pragmatis

•     Teori kebenaran consensus

•     Teori kebenaran empiris

•     Teori kebenaran intuisi

•     Teori kebenaran rasio

•     Teori kebenaran wahyu

Dilihat dari aspek etimologi, pancasila merupakan pengetahuan ilmiah dan filsafati dan bias diteliti dan diuji kebenarannya.

J  Aksiologi

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Fungsi nilai adalah sebagai landasan atau motivasi bagi manusia untuk bersikap dan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks aksiologi, Pancasila sebagai system filsafat mengandung nilai manfaan yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beranekaragam suku bangsanya, dan mengandung nilai manfaat sebagai acuarn moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Notonagoro membagi nilai menjadi tiga         :

o   Nilai vital adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bias hidup.

o   Nilai material adalah sesuatu yang  dibutuhkan manusia agar dapat melakukan aktifitas.

o   Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa / rohani manusia

J  Filsafat Manusia ( Antropologi )

Dalam konteks Antropologi membahas tentang hakekat manusia. Manusia yang baik adalah manusia yang bias menempatkan diri secara individu maupun kelompok kebangsaan yang selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan yang harmonis untuk kebaikan bangsa dan Negara.

D.        Kesatuan Sila – Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

Meskipun Pancasila terdiri dari lima sila, tetapi kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sebagai system filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:

a.  Sebagai satu kesatuan yang utuh, berarti kelima sila dari I s.d V merupakan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan.

b.  Bersifat konsisten dan koheren, berarti lima sila Pancasila itu bersifat runtut, dan nilai yang lebih esensial didahulukan.

c.  Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lain, berarti sila I s.d V ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan yang menjadi lima sila itu bulat dan utuh.

d. Ada kerja sama dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pendukung Pancasila itu sendiri yang melakukan kerja sama yaitu bangsa Indonesia sendiri.

e.  Semua mengabdi pada satu tujuan yaitu tujuan bersama, maksudnya adalah semua pendukung Pancasila harus bekerja sama untu  tujuan bersama seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yaitu kesejahteraan bersama.

Konsekuensi dari system tersebut menyebabkan Pancasila memiliki susunan hierarkhis dan bentuk pyramidal.

Hubugungan sila-sila yang terdapat pada pancasila :

ü  Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila II,III, IV, dan V

ü  Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap, diliputi dan dijiwai oleh sila I dan meliputi serta menjiwai sila-sila III, IV, V

ü  Sila Persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sifat I dan II dan meliputi serta menjiwai sila IV dan V

ü  Sila kerakyatan yang dipiimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila I ,II, III serta meliputi dan menjiwai sila V

ü  Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan dilipui oleh sila I, II, III, IV

E.         Hakekat sila-sila Pancasila

1.      Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

            Sila ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati Agama.  Dalam sila ini juga menekankan bahwa di Indonesia bukanlah tempat nya untuk meyakini paham atheisme, politheisme, Pantheisme, monisme, poran atau sekuler.

Tuhan itu ada dalam realitas / kenyataan. Bukti—bukti adanya Tuhan itu secara filsafati dapat dibuktikan :

a)      Secara ontologism : Ontologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang “ada”. Tuhan “ada” dan sempurna.

b)      Secara Kosmologis : Kosmologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang dunia / alam semesta.

c)      Secara Teleogis : Adanya keteraturan yang bertujuan dan konsep keterpolaan (designer).

d)     Secara Realitas : Setiap suku bangsa mengakui adanya suatu realitas tinggi dengan sebutan bermacam-macam : Tuhan, Allah, Hyang Widi,  dsb

e)      Secara Moral : Ada kehidupan masa depan yang abadi dan Tuhan sebagai kebaikan tertinggi.

Imanuel Kant mengatakan dengan istilah  “imperative kategoris”, berbuat baik demi kebaikan itu sendiri. Kalau sudah berbuat baik tetapi nasibnya malah sengsara di dunia, masih ada harapan untuk meminta keadilan pada Tuhan. Secara moral kita yakin, Tuhan akan memberikan kebahagiaan diakherat sesuai dengan apa yang dilakukan didunia sesuai dengan hukum Tuhan.

Beberapa pandangan tantang hubungan Negara dan agama yang terdapat pada masing-masing paham sebagai berikut :

1)      Paham atheisme

2)      Paam sekularisme

3)      Paham theokrasi

4)      Paham Negara pancasila

Hubungan Tuhan, manusia dan Negara dapat dilihat pada hubungan sebagia berikut :

o   Tuhan dengan manusia : mempunyai hubungan sebab-akibat secara langsung yaitu bahwa manusia ciptaan dan hamba Tuhan

o   Manusia dengan Negara : mempunyai hubungan sebab-akubat secara langsung yaitu bahwa adanya Negara karena dibentuk oleh manusia.

o   Tuhan dengan Neraga : mempunyai hubungan sebab akibat tidak langsung lewat manusia. Artinya Negara dengan segala aspek pelaksanaanya harus  sesuai dengan hakekat Tuhan sebagai causa prima.

2.      Kemanusian yang Adil dan Beradap

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

Berikut ini adalah beberapa pandangan mengenai hakekat manusia :

a)      Pandangan Materialisme (serba Benda)

b)      Pandangan Spiritualisme

c)      Pandangan Eksistensialisme

Jean paul Sartre (1905-1981) termasuk eksintensialisme yang atheis menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang sama sekali bebas, segala sesuatunya tergantung pada dirinya sendiri, bukan sebagai makhluk yang harus mengadakan perhitungan dengan Tuhan atau sesuatu yang transenden. Pemikiran ini dipengaruhi oleh descarter “cogito esgosum” aku berpikir maka aku ada. Selain jean Paul Sartre , Gabriel marcel, soren keirkegaard , dan Karl jaspers termasuk eksistensialisme yang atheis juga. Mereka berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk yg bergantung pada sesuatu yang lain, yaitu tuhan atau sesuatu  yang bersifat transenden dan mendasarkan diri pada salah satu bentuk kepercayaan religi.

d)     Pandangan Fenomologi

Max scheler (1874-1928); manusia itu binatang yang menurut konstitusinya (kodrat) sakit. Penyakitnya itu adalah karena adanya pikirin yang selalu menanyakan segala fenomena yang dihadapinya.

 Hakekat manusia menurut para ahli :

•      Menurut Ernest kasirer, hakekat manusia adalah “animal symbolicum” artinya manusia hidup dan berkomunikasi dengan symbol-simbol.

•      Menurut Huizinga, hakekat manusia adalah homo luden artinya manusia pada hakekatnya mempunyai naluri untuk bermain.

•      Menurut Jhon dewey (tokoh aliran pragtisme) bahwa manusia adalah homo educandum.

Perbandingan tentang hakekat manusia menurut pandangan sosialisme, liberalism, dan pancasila dapat digambarkan sebagai berikut :

Sosialisme Komunis	Pancasila	Liberalisme
·         Manusia makhluk social semata-mata	·         Manusia makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial	·         Manusia makhluk pribadi semata-mata
·         Manusia makluk jasmani belaka	·         Manusia makhluk jasmani sekaligus rohani	·         Manusia makluk rohani dan jasmani
·         Hak – hak asasi manusia diabaikan, kewajiban asasi diutamakan	·         Hak – hak asasi terpadu dengan kewajiban asasi	·         Hak-hak asasi manusia diutamakan
·         Kebebasan individu di belakang	·         Kebebasan yang bertanggung jawab	·         Kebebasan individu ditonjolkan
·         Hak milik pribadi dibatasi	·         Hak milik pribadi berfungsi sosial	·         Hak milik pribadi mutlak

Adil dan beradab artinya menunjukkan sifat manusia. Adil berasal dari bahasa arab ‘adl sepadan dengan kata qisath, wasath, mizan, nishaf, yang artinya sikap tengah seimbang dan jujur, tidak berat sebelah, tidak sewenang –wenang, patut, layak, wajar.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada prinsipnya ingin menempatkan manusia sesuai  dengan harkatnya sebagai makhluk Tuhan dan sikap saling harga-menghargai antar sesama manusia juga sikap penghormatan bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain (krissantono, ed 1976 , h.39)

3.      Sila persatuan Indonesia

Nilai ini mengandung arti usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam Negara Indonesia . Dengan modal dasar nilai persatuan , semua warga Negara Indonesia baik yang asli maupun keturunan asing  dan dari berbagai macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong dan kebersamaan. Sehubungan dengan perbedaan ini lebih erat hubungannya dengan semboyan “Bhinneka tunggal Ika”

Hakekat bangsa 

Berikut beberapa pengertian bangsa :

•     Ernest renan

Ia mengatakan bahwa syarat adanya bangsa adalah ledesir d’stre ensemble artinya keinginan untuk bersatu . jadi bangsa adalah segorombolan manusia yang ingin bersatu, yang mau hidup bersama-sama  sebagai suatu kesatuan yang merasa dirinya bersatu.

•     Otto bauer

Eine nation ist eine us schicsagemein schaft erwachsene charactergemeinschaft artinya bangsa adalah satu persatuan perangai  yang timbul karena kesatuan nasib

•     Ir. Soekarno

Dalam pidato tanggal 1 juni 1945 dihadapan BPUPKI menyatakan bahwa kebangsaan adalah bersatunya manusia dan tempat.

Faktor – factor pembentuk bangsa

Factor-faktor utama yang menentukan pembentukan kelompok bangsa adalah :

·         Factor genetis dari suku bangsa , keluarga , dan rumpun.

·         Geografis, yaitu iklim, keadaan tana , kekayaaan alam , flora dan fauna.

·         Historis , yaitu kejadian-kejadian , peristiwa-peristiwa , pergolakan, nasib bersama.

·         Psikologis, yaitu sikap , cara khas bertindak dan bereaksi sehingga menjadi kebiasaan watak yang khas.

4.      Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai sila ini mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam permufakatan atas kebenaran dari Tuhan,selaras dengan akal sehat serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi mencapai kebaikan hidup bersama.

Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat ini yang menjadi prioritas utama adalah “kualitas” itu sendiri,yaitu isi,bobot dari usulan yang diajukan.Meskipun usulan dari golongan mayoritas tetapi jika isi dan bobot tersebut tidak berkualitas maka tidak bisa diterima,sebaliknya meskipun dari golongan minoritas jika isi dan bobotnya berkualitas maka bisa diterima.Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh sistem “Demokrasi Pancasila” yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan.Karena titik beratnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama,maka Demokrasi Pancasila pahamnya adalah kekeluargaan dan kebersamaan.

Sebagai paham kekeluargaan,Demokrasi Pancasila mengandung muatan tujuh prinsip dasar mekanisme demokrasi,diantaranya ialah:

§  Berpaham negara hukum

§  Berpaham konstitusionalisme

§  Supremasi di tangan rakyat berdasar undang-undang

§  Pemerintahan yang bertanggung jawab

§  Pemerintahan berdasarkan perwakilan

§  Sistem pemerintahan yang bersifat presidensial

§  Tidak mengenal mayoritas dan minoritas demi untuk kepentingan bangsa dan Negara

Nilai demokrasi dalam sila keempat ini harus diwujudkan juga di bidang ekonomi yaitu untuk mewujudkan adanya persamaan kedudukan dan peranan dalam bidang ekonomi,seperti mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai pencerminan dari sila keempat.Di sini rakyat dilihat kedudukannya sebagai pendukung kepentingan atau keperluan hidup.Dengan demikian demokrasi keadilan sosial ini mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan hidup.

Kerakyatan dalam istilah internasionalnya adalah Demokrasi(kedaulatan rakyat).Apa hakekat Kerakyatan/Demokrasi itu? Demos artinya rakyat,Kratia artinya kekuasaan,kedaulatan.Demokrasi berarti kekuasaan/kedaulatan rakyat.

Beberapa pandangan tentang demokrasi

1.Plato (427-347 SM)

Bukunya Politeia.Ajaran Dualisme Plato yaitu negara ideal dan real.Di dunia real tidak ada negara yang sempurna,seperti pada dunia ideal.Di manapun negara real selalu merosot dan tidak sempurna.Dari kekuasaan tentara(timokrasi) direbut oleh orang-orang kaya(oligarki) kemudian diambil alih oleh rakyat kecil(demokrasi) kemudian merosot ke tangan satu orang yang otoriter(tirani).

2.Thomas Aquino (1224-1274 M)

Ia membedakan kekuasaan menjadi:

1.   Monarki(kerajaan) yaitu negara di perintah oleh raja berdasarkan keturunan

2.   Aristokrasi yaitu negara diperintah oleh kelompok orang-orang terbaik

3.   Demokrasi yaitu negara didasarkan pada kedaulatan rakyat,lewat pemilu

4.   Tirani yaitu negara yang rusak dan kacau karena diperintah oleh seorang diktator.

3.Charles de Montesquieu (1689-1755 M)

Sifat bangsa tergantung dari faktor-faktor empiris,seperti iklim,adat kebiasaan,agama,dll.Negara terbagi tiga jenis pokok:

·         Republik yaitu prinsip dan sumber kegiatan politik kebajikan (vertu) yaitu patriotisme,hormat undang-undang dan kesadaran tugas.

·         Monarki (kerajaan) yaitu motif utama kehormatan

·         Despotisme (diktatur) yaitu motif pokok ketakutan

Bentuk negara yang paling baik adalah Monarki Konstitusional (di Inggris).Ia memisahkan tiga kekuasaan yaitu legeslatif,eksekutif,dan yudikatif (menyadur J.Locke).

4.J.Jacques Rousseau (1712-1778 M)

Kehendak umum(volunte generale) adalah yang menentukan sejarah bangsa yaitu kemauan seluruh bangsa.Kehendak umum harus diketahui yaitu dengan menjajaki,menanyakan kehendak semua orang kemudian dikumpulkan.Minoritas merupakan pihak yang salah yang harus meninjau kembali pendapatnya.

5.Hegel (1770-1831 M)

Dialektika Hegel:tesa-anti tesa-sintesa.Bentuk negara pertama diktatur:masyarakat diatur dengan baik namun warga negara tidak mempunyai kebebasan (tesa).Menimbulkan gejolak(antitesa) yang melahirkan Anarki yaitu warga negara bebas tanpa batas dan kacau.Kemudian muncul sebagai perpaduan(sintesa) adalah Demokrasi,yaitu adanya kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang.Pengertian Demokrasi dapat meliputi pengertian Formal dan Material.Pengertian formalnya adalah kedaulatan rakyat.Pengertian materialnya adalah kebebasan,persamaan,kepastian hukum,pengawasan pemerintah(control).

5.      Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini wujud pelaksanaannya adalah warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama,menjaga keseimbangan,keserasian,keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila. Hakekat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan pasal-pasal 23, 27, 28, UUD 1945.